Kasus Nasional com Bungo – Sejumlah elemen masyarakat meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Bungo, Tim Tipikor Polres Bungo, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, untuk turun Cek Korcek turun tangan mengaudit pelaksanaan proyek di SD Negeri 60. Proyek yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2025 itu diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil penelusuran beberapa lembaga media dan investigasi lapangan, proyek yang sedang dikerjakan di SDN 60 Bungo meliputi program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025, dengan dua kegiatan utama:
- Pembangunan Ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan nilai kontrak sebesar Rp111.489.537, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kerja.
- Rehabilitasi Ruang Kelas dengan nilai anggaran Rp591.510.865 yang juga bersumber dari APBN Tahun 2025.
Namun, dari pantauan di lapangan, sejumlah pihak menilai pelaksanaan proyek tersebut diduga tidak mematuhi ketentuan dan spesifikasi yang berlaku. Sejumlah temuan menunjukkan adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tidak ada.yang termasuk minimnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh para pekerja.
Masyarakat mendesak kepada sekolah selaku penanggung jawab proyek dan pihak panitia pembangunan satuan pendidikan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Langkah audit dan klarifikasi dinilai penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana APBN berjalan transparan dan sesuai aturan.
Dan sejumlah lembaga maupun dari Tim media menyayangkan sikap kepala sekolah SDN 60 sangat sulit ditemui untuk di ajak berkomunikasi seakan selalu memiliki alasan untuk tidak bertemu dan terdengar kepsek alergi berhadapan dengan sejumlah rekan rekan media yang memiliki tujuan silaturahmi
hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian tersebut.(Tim)