Kasus Nasional.com.Bungo – Sejumlah proyek revitalisasi tata taman dalam kota, pengaspalan jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan di berbagai titik wilayah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025 menuai sorotan tajam dari masyarakat
Proyek-proyek yang menelan anggaran negara hingga puluhan miliar rupiah tersebut diduga dikerjakan tidak maksimal dan terkesan asal jadi oleh sejumlah kontraktor berbadan usaha CV
Sejumlah elemen masyarakat Bungo mendesak Tim Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kajari), Inspektorat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan evaluasi dan audit menyeluruh
Masyarakat menilai terdapat kuat dugaan adanya kerja sama sistematis antara konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana proyek
Dugaan tersebut mencuat karena adanya penerbitan adendum perpanjangan kontrak yang dinilai tidak berpedoman pada dasar yang tepat dan akurat.
Adendum seharusnya dikeluarkan jika ada pengaruh alam atau cuaca ekstrem yang menghambat pekerjaan
Namun selama masa pelaksanaan proyek, tidak ada faktor alam atau cuaca yang signifikan. Ini patut dipertanyakan,” ujar salah satu perwakilan masyarakat Bungo yang enggan disebutkan namanya
Selain itu, sebagian proyek diketahui tidak mampu diselesaikan hingga akhir tahun 2025, meskipun waktu pengerjaan dinilai sudah cukup panjang. Hal ini memunculkan penilaian bahwa pemberian adendum perpanjangan kontrak kepada kontraktor dinilai tidak layak
Hasil pekerjaan di lapangan juga menuai kritik Masyarakat Beberapa proyek pengaspalan diduga menggunakan material yang tidak memenuhi standar spesifikasi teknis (juklak dan juknis). Ketebalan aspal disebut minim, campuran material tidak sempurna, dan pengerjaan terkesan terburu-buru
Kondisi ini dikhawatirkan membuat umur jalan tidak bertahan lama dan berpotensi rusak hanya dalam hitungan bulan
Salah satu contoh yang disorot adalah Proyek Rehabilitasi (Pemeliharaan) Jalan Paket I pada ruas Jalan Batanghari (Purwasari), Kuamang Jaya (Unit 18), dan Karya Harapan Mukti (Unit 19), yang hingga kini terlihat masih porak poranda dan jauh dari hasil pekerjaan yang layak
Adapun sejumlah proyek lain yang turut menjadi perhatian publik antara lain
Rigid Beton Jalan Bandara Muara Bungo – Rp2 miliar
Rekonstruksi Jalan Paket I Bukit Kemang – Rp4,2 miliar (CV Azka Jaya Mandiri)
Pembangunan Jalan Desa Lebuh – Rp2,2 miliar (CV Azka Jaya Mandiri)
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket III – Rp2,05 miliar (CV Bintang Kerinci)
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket I – Rp1,2 miliar (CV Bintang Kerinci)
Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Sari Mulya – Rp1,425 miliar (CV Putra M Mandiri, Dharmasraya)
Revitalisasi Simpang Dalam Kota – Rp2,1 miliar
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara dapat segera melakukan pemeriksaan fisik, audit administrasi, serta menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan,
pengawasan, hingga pelaksanaan proyek.
Ini uang negara, uang rakyat. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya dinikmati segelintir pihak sementara masyarakat menerima jalan yang rusak dan tidak berkualitas,” tegas salah satu tokoh masyarakat.(Tim)